Wacana pemindahan ibu kota
dari Jakarta ke Kalimantan terus bergulir. Ketua Komisi XI DPR RI,
Melchias Marcus Mekeng mendukung realisasi wacana tersebut guna menarik
orang atau calon investor untuk berbisnis di Indonesia ketimbang Hong
Kong dan Singapura.
"Secara politik sih saya setuju. Kita kan sudah lihat sendiri, infrastruktur di Jakarta sudah sangat crowded.
Tidak membuat orang senang bisnis di sini, tapi malah ke Hong Kong,
Singapura, dan pusat bisnis lain," kata Mekeng di Gedung DPR, Jakarta,
Senin (10/7/2017).
Mekeng menilai, calon investor atau investor rela bolak-balik
sampai beberapa kali bertemu dan berdiskusi saat berada di Hong Kong,
Singapura, atau pusat bisnis lain dan mengeluarkan uang dalam jumlah
cukup besar.
"Sedangkan di sini untuk bisnis tidak efisien, makanya paling satu
kali pertemuan. Belum lagi bakar uang karena harus konsumsi BBM (macet),
jadi sudah harus dipikirkan memisahkan ibu kota yang mengurusi
pemerintahan dan pusat bisnis," tuturnya.
Memisahkan pusat pemerintah dan pusat bisnis, kata Mekeng, dapat
mencontoh Amerika Serikat (AS), di mana pusat pemerintahan AS berada di
Washington DC dan pusat bisnis di New York. Begitupun dengan Australia,
dan Malaysia.
"Jadi buat saya itu sesuatu yang bagus. Tidak usah terlalu banyak
ini itu, karena dari Bung Karno sudah dicetuskan. Kenapa kita harus
banyak mikir," tegasnya.
Di temui di lokasi yang sama, Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan,
pemerintah dalam merealisasikan pemindahan ibu kota tidak akan
mengandalkan dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
saja.
"Pokoknya kita tidak hanya mengandalkan APBN. Kalau bisa minimalkan
APBN, dan libatkan partisipasi swasta. Nanti skemanya disiapkan,"
pungkasnya.
Komentar
Posting Komentar